![Data penduduk di bandar lampung tahun 2015](https://kumkoniak.com/60.jpg)
Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon 2017. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa YogyakartaRahmawati. Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (Kia) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Public Policy : Dinamika kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintah untuk Kelancaran Penyelenggaraanpemerintahan Daerah. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga YogyakartaMustafa, Syahbandir.
![data penduduk di bandar lampung tahun 2015 data penduduk di bandar lampung tahun 2015](http://kppnmetro.org/wp-content/uploads/2015/04/peta-lampung.jpeg)
Respon Orang Tua Terhadap Kartu Identitas Anak. Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-Ktp) Studi Kasus di Kecamatan Denpasar Utara Provinsi Bali.
![data penduduk di bandar lampung tahun 2015 data penduduk di bandar lampung tahun 2015](https://docplayer.info/docs-images/72/66459011/images/33-0.jpg)
7 Nomor 2, Halaman 1Monica, Noak, Winaya. Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Kota Semarang. Pengaturan dan Implementasi Mengenai Hak Anak. Implementasi Kebijakan Kependudukan Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pengurusan Akta Kelahiran Tahun 2012). Pelaksanaan Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. The result of the research shows that implementation of Child Identity card in Bandung Regency has run optimally.Keywords : Public Policy Policy Implementation Identity CardAfandi, Warjio.2015. The focus of this research emphasizes the implementation model of Edward III covering communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This research is presented by using a narrative that discusses the implementation of child identity card policies in Bandung Regency. The research method used is qualitative with descriptive approach. This study aims to examine how the implementation of Child Identity card in Bandung Regency. Besides, the realization of the issuance of child identity cards still far from the target and socialization to the public has not been conveyed in its entirety. The main problem in this research are the limitations of blanks and need additional personnel to improve services, especially in the context of issuing child Identity Cards. However, after the presence of a new policy from the Interior Ministry of the Republic of Indonesia contained in the Republic of Indonesia Minister of Home Affairs Regulation Number 2 concerning Child Identity Cards, now Indonesian citizens who are less than 17 years old can have an identity card in the form of a Child Identity Card.
![data penduduk di bandar lampung tahun 2015 data penduduk di bandar lampung tahun 2015](https://kompaspedia.kompas.id/wp-content/uploads/2021/07/20210719DO_PUR_FEATURE-IMAGE_KOTA-BANDAR-LAMPUNG.jpg)
Previously, Indonesia only issued Identity Cards for citizens who had reached the age of 17 years.
![Data penduduk di bandar lampung tahun 2015](https://kumkoniak.com/60.jpg)